nusakini.com--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pentingnya peranan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga reputasi dan image pemerintah. APIP bisa menjadi salah satu kunci agar masyarakat dapat terus merasa percaya terhadap pemerintahnya.

Menurutnya, dampak dari APIP yang baik adalah rakyat akan puas dengan pelayanan, dan kinerja sehingga mereka mau dan bersedia membayar pajak. Hal ini disampaikannya pada Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) Tahun 2017 di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Selasa (12/08). 

“Saat ini, peranan APIP menjadi sangat penting. Saya adalah pendukung paling besar bagi APIP untuk berfungsi baik. Karena saya percaya bahwa suatu negara hanya akan besar salah satu indikatornya adalah efektivitas dari self-correcting yang akan muncul melalui APIP yang mempunyai integritas dan efektif,” terangnya. 

• Peranan APIP Dinilai Mampu Kurangi Korupsi Daerah
• Perkuat Peran APIP, Kemendagri Terus Matangkan Revisi PP Nomor 18 Tahun 2016
• Peran APIP Perlu Ditingkatkan Untuk Pengawasan Keuangan Daerah
• MoU APIP dengan Penegak Hukum Bukan untuk Melindungi Koruptor
• APIP Harus Jadi Agen Perubahan

Menurutnya, belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menciptakan potensi penerimaan negara karena menghasilkan pajak. Pajak yang dihasilkan antara lain Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk belanja pegawai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta PPh pasal 22 dan pasal 23 yang berhubungan dengan belanja barang dan belanja modal. 

“Pajak yang berasal dari PPN, belanja barang dan modal itu belum cukup mampu untuk kita kumpulkan sesuai yang seharusnya, yaitu sesuai dengan jumlah transaksi yang terjadi. Dan di sini lah, saya meminta untuk kita semua melakukan evaluasi dalam cara bekerja kita,” jelasnya. 

Salah satu yang diindikasikan sebagai titik lemah dalam mengumpulkan pajak dari kegiatan APBN dan APBD adalah peranan bendaharawan. Masih terdapat bendaharawan yang belum paham aturan-aturan, bahkan tidak memahami transaksi keuangan dimana mereka juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak.

Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) sebagai Pembina APIP seluruh Kementerian/Lembaga juga bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal pemberian pelatihan melalui diklat. 

“Saya berterima kasih kepada Pak Menteri Dalam Negeri karena selain bendahara di K/L, peran bendahara di daerah menjadi sangat penting dan ini perlu terus untuk ditingkatkan kemampuan serta pemahaman akan aturan transaksi keuangan dan kedua mengenai kepatuhannya,” pungkasnya. (p/ab)